Politik dan Kemiskinan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Belum lagi ditambah tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia. korupsi mempunyai dampak dan pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Standar hidup dan pelayanan kesehatan yang rendah adalah ciri-ciri adanya kemiskinan. Beberapa daerah di Indonesia sering dijumpai adanya anak-anak balita yang mengalami gizi buruk. Selain itu, belum lama ini mulai merebak penyakit polio, padahal Indonesia oleh WHO telah dinyatakan bebas dari penyakit ini. Hal tersebut menunjukan tingkat pelayanan kesehatan yang rendah bagi masyarakat. Masih banyak dampak-dampak lain yang terjadi di Indonesia karena kurang tanggapnya pemerintah terhadap rakkyatnya, seperti pengangguran, banyaknya pengamen di jalanan yang tak terurus, dan bahkan anak-anak yang putus sekolah karena faktor perekonomian rakyat yang semakin rendah.

Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun penduduk miskin di Indonesia juga tetap tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Bangsa Indonesia perlu mewaspadai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis.

BAB II

PEMBAHASAN

Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini.  Badan Pusat Statistik mencatat, indeks keparahan pada Maret 2012 sebesar 0,36. Padahal, pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukan dua hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antarpenduduk miskin dan, juga, semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp 259.520 per bulan. Hal ini diperparah dengan tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia. Korupsi di Indonesia merupakan suatu yang lumrah dan bahkan menjadi tradisi, terutama bagi para pejabat pemerintah. Salah satu inidikasinya adalah lemahnya sistem penegak hukum di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa menuntaskan tindak pidana korupsi secara maksimal. Oleh karena itu, masyarakat kecil di Indonesia dan di pedesaan pada khususnya menjadi telantar karena sibuknya pemerintah dalam menuntaskan korupsi yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Budaya korupsi sudah mendarah daging di segala kehidupan ekonomi. Birokrasi yang terbelit-belit serta peraturan yang tidak jelas telah menyuburkan korupsi. Hukuman yang terlalu ringan bagi para koruptor juga tidak mengurangi efek jera bagi para pelakunya. Korupsi di Indonesia memang harus ditangani secara serius dan memberikan hukuman yang paling berat kepada pelakunya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat.  Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa dan kota. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut  harga-harga kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah. Tanpa disadari, masyarakat miskin telah menyetor 2 kali kepada para koruptor. Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi, misalnya pajak tanah dan retribusi puskesmas. Namun oleh negara hak mereka tidak diperhatikan, karena “duitnya rakyat miskin” tersebut telah dikuras untuk kepentingan pejabat. Kedua, upaya menaikkan pendapatan negara melalui kenaikan BBM, masyarakat miskin kembali “menyetor” negara untuk kepentingan para koruptor, meskipun dengan dalih untuk subsidi rakyat miskin. Padahal seharusnya negara meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka korupsi, bukan sebaliknya, malah menambah beban rakyat miskin. Dengan demikianakibat ulah koruptor tersebutakan menambah inflasi. Inflasi di pedesaan yang tinggi disumbangkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, dan kesehatan. Sementara, di sisi lain, kenaikan upah yang diterima buruh tani ataupun buruh hanya antara 1 persen dan 3 persen dalam tahun 2012. Tidak seimbangnya antara kenaikan upah yang diterima dan kenaikan harga kebutuhan dasar tersebut menjadi salah satu penyebab keadaan kemiskinan di Indonesia tak berubah banyak dari waktu-ke waktu.

Solusi Dan Pemecahan Masalah

Terdapat beberapa langkah untuk mencari solusi tentang permasalahan kemiskinan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

1. Mempertegas sistem  hukum di Indonesia untuk bersikap tegas terhadap para pelaku korupsi.
2. KPK  harus benar-benar ditegakkan di Indonesia tanpa harus ada kepentingan politik apalagi kepentingan pribadi.
3. harus ada kesadaran dari aparat hukum dan para pejabat bahwa tindakan korupsi tidak patut dilakukan karena pertanggungjawabannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat.
4. program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.
5. kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

BAB III

PENUTUP

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.

Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dusi memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.





sumber:
http://nasional.kompas.com
http://www.duniaesai.com